Data Wilayah PKH

14 12 2015
Provinsi
KSM
Rp
Aceh 75.191 41.176 juta
Bali 10.948 5.116 juta
Banten 89.828 43.741 juta
Bengkulu 22.837 11.595 juta
D. I. Yogyakarta 28.954 12.126 juta
DKI Jakarta 10.840 3.605 juta
Gorontalo 21.445 7.940 juta
Jambi 14.484 8.578 juta
Jawa Barat 372.183 155.524 juta
Jawa Tengah 406.465 193.111 juta
Jawa Timur 515.021 216.946 juta
Kalimantan Barat 25.124 14.147 juta
Kalimantan Selatan 14.807 5.830 juta
Kalimantan Tengah 3.789 1.284 juta
Kalimantan Timur 21.153 13.485 juta
Kepulauan Bangka Belitung 3.337 1.753 juta
Kepulauan Riau 6.647 3.161 juta
Lampung 92.949 41.536 juta
Maluku 23.255 14.387 juta
Maluku Utara 3.331 1.647 juta
Nusa Tenggara Barat 112.814 46.708 juta
Nusa Tenggara Timur 116.239 60.003 juta
Papua 4.963 1.814 juta
Papua Barat 7.141 2.423 juta
Riau 12.721 6.515 juta
Sulawesi Barat 12.712 7.472 juta
Sulawesi Selatan 54.531 30.132 juta
Sulawesi Tengah 26.650 16.857 juta
Sulawesi Tenggara 11.416 7.857 juta
Sulawesi Utara 27.412 10.502 juta
Sumatera Barat 29.241 16.572 juta
Sumatera Selatan 74.870 40.407 juta
Sumatera Utara 73.235 38.535 juta




Skema Bantuan PKH Tahun 2015

14 12 2015





Proses PKH

14 12 2015
 

Proses PKH terdiri dari,

  1. Seleksi dan Penetapan lokasi PKH
  2. Sosialisasi dan Rapat Koordinasi
  3. Rekruitmen dan Diklat Pendamping- Operator PKH
  4. Pembentukan Sekretariat UPPKH Kab/Kota (Perangkat SIM PKH)
  5. Pertemuan Awal dan Validasi calon Peserta PKH
  6. Pembayaran pertama kali dan Rekonsiliasi
  7. Bimbingan Teknis (Reguler dan Service Provider)
  8. Verifikasi komitmen peserta PKH pada layanan Kesehatan dan Pendidikan
  9. Pembayaran berdasarkan verifikasi
  10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

 





Apa itu PKH ?

14 12 2015

PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya.

  • PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
  • PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan.
  • Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.

 

LANDASAN HUKUM

  • Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  • Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.
  • Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
  • Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
  • Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

 

DASAR PELAKSANAAN PKH

  • Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007
  • Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008.
  • Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”.
  • Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD”.
  • Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

 

HAK PESERTA PKH

  • Mendapat bantuan tunai sesuai persyaratan
  • Mendapat pelayanan kesehatan di penyedia pelayanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu, Polindes, dsb)
  • Mendapat pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, melalui program pendidikan formal, informal maupun non formal
  • Peserta PKH diikutsertakan pada Program bantuan sosial lainnya (Jamkesmas, BSM, Raskin, Kube, BLSM)

 

PENERIMA BANTUAN

  • Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada keluarga yang bersangkutan
  • Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah kakak perempuan dewasa
  • Yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH dan bukan wakilnya




Mensos RI Tegaskan PKH Berbeda dengan PSKS

14 12 2015

Metrotvnews.com, Jawa Tengah: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa secara langsung membagikan bantuan kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah.

Bantuan dalam rangka paket kebijakan ekonomi tersebut, secara simbolis diterima langsung oleh keluarga Subimo, Minggu (13/9/2015), di Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Setidaknya ada 51 keluarga yang menerima PKH di kecamatan tersebut.

Kata Khofifah, pemberian kepada penerima manfaat PKH dilakukan secara langsung sekaligus untuk mengontrol bantuan agar dapat diterima langsung bagi penerima manfaat.

“Saya ingin memastikan program dari pemerintah pusat sampai kepada penerima manfaat,” kata Khofifah, di lokasi pemberian bantuan, Jawa Tengah, Minggu.

Khofifah, memastikan bagi penerima manfaat PKH akan sampai ditangan penerima manfaat. Sebab, pencairan dana dilakukan dengan transfer. Selain itu kata dia, program bantuan bersyarat ini juga berbeda pencairannya dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

“Ini beda dengan PSKS, kalau PKH menerima bantuan dengan syarat,” ujarnya.

Khofifah menjelaskan, bagi penerima PKH yaitu kondisi masyarakat dengan ekonomi terendah. Mereka kata Khofifah, akan menerima bantuan Rp500 ribu pertahun.

Selain itu jika penerima manfaat PKH, hamil, maka akan ditambah Rp1 juta. Namun, pembagian dibagi menjadi 4 tahap.

“Jadi kalau dia hamil, Rp500 ribu ditambah Rp250 ribu, total Rp750 ribu, jelasnya.

Kemudian, jika dalam keluarga PKH mempunyai balita dan didaftarkan dalam PKH, maka balita tersebut juga mendapatkan Rp 1 juta. Kemudian jika anak sudah menginjak SD, maka juga mendapat bantuan Rp1 juta yang pembagian juga dibagi 4 tahap.

Khofifah memastikan, PKH juga berbeda manfaatnya dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kata dia, penerima manfaat KIP dilakukan secara personal.

“Maksimal tiga anak dalam setiap PKH,” tukasnya.
AZF

 

Dikutip dari: Metrotvnews.com

http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/09/13/430723/mensos-tegaskan-pkh-berbeda-dengan-psks





2016, Pemerintah Gelontorkan Rp8,7 Triliun untuk Warga Miskin

14 12 2015

  Solopos.com, KARANGANYAR – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menggelontorkan dana Rp8,7 triliun untuk membiayai Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016. PKH bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Kepala Seksi Penyaluran Kemensos, Uduy Siman Sukmana, mengungkapkan anggaran senilai Rp8,7 triliun itu sudah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dana PKH tahun 2016 akan disalurkan kepada 5,5 juta keluarga sangat miskin (KSM) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Khusus Kota Surakarta dan tiga kabupaten lainnya di Jawa Tengah, baru mulai tahun 2015 mendapatkan alokasi dana PKH,” jelasnya saat ditemui di sela-sela bimbingan teknis bagi pendamping dan operator validasi data calon peserta PKH yang digelar Kemensos di ruang pertemuan Rumah Makan Taman Sari, Colomadu, Karanganyar, Kamis (22/10/2015).

Peserta PKH, ungkapnya, berhak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan secara gratis.

Selain itu, mereka juga akan mendapatkan bantuan uang tunai atau dana stimulan dari pemerintah. Yaitu bantuan tetap senilai Rp500.000/KSM /tahun, bantuan komponen kesehatan bagi ibu hamil/nifas Rp1 juta, jika memiliki anak usia SD mendapatkan bantuan Rp450.000/tahun, anak usia SMP Rp750.000/tahun, anak usia SMA Rp1 juta/tahun.

Setiap KSM berhak mendapatkan bantuan minimal Rp950.000/tahun dan maksimal Rp3,7 juta/tahun.

Bantuan tersebut, terangnya, akan diberikan dalam empat tahap yaitu pada Bulan Maret, Juni/Juli, September/Oktober, November/Desember.

Khusus tahun 2015, masih ada bantuan PKH yang akan diberikan pada Desember 2015 senilai seperempat dari bantuan yang akan diterima selama satu tahun. Pada 2015 ada 3,5 juta KSM yang menerima bantuan PKH. Sementara total dana yang disiapkan pemerintah senilai Rp5,8 triliun.

Oleh karena itu, ungkap Uduy, tim pendamping yang bertugas memvalidasi data calon peserta PKH, diharapkan menyelesaikan pekerjaannya pada November pekan kedua. Selanjutnya data akan dilaporkan ke pusat melalui sistem pelaporan data PKH yang sudah disiapkan. Data selanjutnya akan diolah oleh pemerintah pusat.

Para pendamping yang bertugas memvalidasi data calon peserta PKH, ungkapnya, bertugas mengecek kondisi terkini KSM.

Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan apakah kondisi calon peserta KSM masih layak untuk menerima bantuan PKH atau tidak. Pasalnya data yang digunakan sebagai dasar pengecekan adalah data survei Badan Pusat Statistik yang dilakukan tahun 2011 yang telah diverifikasi oleh Kemensos.

“Hasil validasi yang dilakukan bulan Oktober-November tahun ini akan berlaku hingga 2021,” jelas dia.

 

Sumber: solopos.com

Link: http://www.solopos.com/2015/10/23/program-keluarga-harapan-2016-pemerintah-gelontorkan-rp87-triliun-untuk-warga-miskin-654591





Peserta PKH memperoleh subdisi listrik mulai 1 Januari 2016

14 12 2015

Dilansir portal berita detik.com, peserta PKH menjadi salah satu penerima manfaat subsidi listrik sejak 1 januari 2016. Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM menyatakan bahwa Salah satu indikator masyarakat yang mendapatkan subsidi listrik tahun depan adalah mereka yang memiliki kartu-kartu yang sudah dibagikan, bila nantinya tahun depan para pemegang kartu-kartu ini dikenakan tarif keekonomian alias tak di subsidi, mereka tinggal melapor ke PLN dan menunjukkan kartu tersebut dan oleh PLN langsung diperbaiki datanya dan bisa mendapat subsidi listrik dari pemerintah.

Baca berita selengkapnya di link berikut ini:

http://finance.detik.com/read/2015/10/23/130332/3051614/1034/hanya-pemilik-kartu-sakti-jokowi-yang-dapat-subsidi-listrik